Editorialkaltim.com — Janji politik Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, untuk membuka 50 ribu lapangan kerja mulai masuk tahap pematangan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini menyiapkan fondasi berbasis data agar program unggulan tersebut tidak berhenti sebagai jargon kampanye.
Realisasi janji itu menjadi bagian dari 50 program unggulan kepala daerah yang ditargetkan memberi dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pencari kerja lokal. Pemerintah daerah menilai penguatan data ketenagakerjaan menjadi kunci agar target besar tersebut dapat diwujudkan secara terukur.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Trisno, mengatakan penyusunan kebijakan berbasis data merupakan langkah awal untuk menerjemahkan janji politik bupati ke dalam program nyata.
“Fokus utama program ini adalah memastikan penyerapan tenaga kerja benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur,” ujarnya melalui keterangannya Senin, (12/1/2026).
Menurut Trisno, pemerintah daerah tidak ingin target 50 ribu tenaga kerja hanya menjadi angka di atas kertas. Karena itu, Pemkab Kutim mulai memastikan ketersediaan data angkatan kerja yang akurat sebagai dasar perencanaan kebijakan.
Data tersebut akan digunakan untuk memetakan kebutuhan dunia usaha di Kutai Timur, mulai dari arah pelatihan tenaga kerja, penempatan, hingga proyeksi penyerapan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan basis data yang kuat, realisasi janji politik bupati diharapkan berjalan tepat sasaran.
“Hari ini rencananya akan digelar rapat membahas hal itu. Kita harus punya data dulu, berapa angkatan kerja Kutai Timur setiap tahun, lalu dari situ kita petakan potensi penyerapannya,” kata Trisno.
Seiring perkembangan wilayah dan pengelolaan sumber daya daerah, pemerintah menilai peluang penciptaan lapangan kerja cukup besar. Potensi tersebut dapat didorong melalui penguatan badan usaha yang telah berjalan maupun pembentukan usaha baru di sektor-sektor strategis.
Namun, Trisno menegaskan pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang jelas dan terukur.
“Kalau hanya berjalan alami, itu tidak bisa diklaim sebagai capaian pemerintah. Harus ada kebijakan yang nyata agar penyerapan tenaga kerja benar-benar menjadi hasil kerja pemerintah,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Kutim terus melakukan inventarisasi dan kajian mendalam terhadap data ketenagakerjaan sebagai pijakan evaluasi dan perencanaan lanjutan, sekaligus sebagai upaya merealisasikan janji politik bupati kepada masyarakat.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
