Editorialkaltim.com – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurunkan pendapatan daerah hingga 76 persen menjadi isu krusial dalam pembahasan anggaran tahun depan. Meski tekanan fiskal cukup berat, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal memastikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan dipotong.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tetapi justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian, yaitu penurunan sekitar 76 persen. Namun kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” tegas Andi.
Ia mengakui bahwa situasi fiskal Kukar pada 2026 berada dalam masa sulit. Sejumlah daerah lain bahkan telah melakukan penyesuaian anggaran dengan memangkas TPP ASN. Namun Kukar, menurutnya, masih dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa harus mengurangi hak aparatur.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan hak ASN. Bekerjalah maksimal, urusan teknis fiskalnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.
Andi juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin yang dinilai telah mengambil langkah bijak dalam menyikapi penurunan kemampuan fiskal daerah.
Sebagai informasi, nilai APBD Kukar yang sebelumnya mencapai sekitar Rp12 triliun diperkirakan akan menyusut menjadi hanya Rp4-5 triliun pada 2026. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menempatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu prioritas.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tetapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” jelas Andi.
Ia menegaskan bahwa mempertahankan TPP berarti menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik. ASN, katanya, memainkan peran penting dalam memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menanggapi isu pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial, Andi meminta ASN tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh.
“Semangat saja, tetap bekerja dengan baik. Kukar ini daerah kuat, punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, Insya Allah aman,” pesannya.
DPRD Kukar memastikan akan mengawal proses pembahasan anggaran agar pos belanja prioritas, khususnya gaji dan tunjangan ASN, tetap terlindungi.
“Kita jaga bersama, karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” pungkas Andi.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
