KaltimPenajam Paser Utara

Pemkab PPU Hentikan Sementara Program MBG Mandiri, Terkendala Regulasi Pusat

Bupati PPU, Mudyat Noor (Foto: Editorialkaltim)

Editorialkaltim.com — Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Mandiri tampaknya belum bisa melaju. Bupati PPU, Mudyat Noor, menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah provinsi maupun pusat sebelum memastikan langkah lebih jauh.

“Kami masih konsultasi dengan Pemprov soal MBG Mandiri. Dari informasi yang kami dapat, pengajuan Pemprov Kaltim saja sudah ditolak pemerintah pusat. Jadi besar kemungkinan program versi daerah juga akan terganjal, karena formulanya harus mengikuti kebijakan pusat,” kata Mudyat, Senin (3/11/2025).

Baca  Prabowo Perintahkan Dapur MBG Wajib Punya CCTV Usai Kasus Keracunan MBG

Ia menegaskan, Pemkab PPU tidak ingin tergesa menjalankan program tanpa dasar hukum yang kuat. Menurutnya, kebijakan MBG merupakan program nasional dengan mekanisme ketat, terutama terkait sumber pembiayaan dan sasaran penerima manfaat.

“Mau tidak mau kita harus mengacu pada arahan Badan Gizi Nasional (BGN). Kalau nekat jalan sendiri, bisa-bisa malah kena teguran. Jadi kami menunggu petunjuk resmi dulu,” tegasnya.

Baca  Program Makan Bergizi Gratis Kaltim Fokus ke Daerah Pesisir dan Pinggiran Terlebih Dulu

Kendati terhambat di level kebijakan, Mudyat memastikan Pemkab PPU tetap berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat melalui program lokal yang sudah berjalan.

“Di sekolah dan puskesmas, kita sudah punya kegiatan penunjang gizi. Tinggal nanti kita sinkronkan dengan kebijakan pusat agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab PPU berencana melaksanakan MBG Mandiri dengan pendanaan dari APBD. Skemanya, setiap siswa akan menerima makanan senilai Rp10 ribu per porsi dengan rincian Rp12 ribu termasuk pajak, dan Rp2 ribu di antaranya dialokasikan untuk pajak daerah. Program ini awalnya ditargetkan berjalan mulai November 2025, dengan pelaksana teknis langsung oleh pihak sekolah. Namun tanpa restu dari pemerintah pusat, nasib program tersebut kini menggantung.(tin/ndi)

Baca  Wakil Ketua DPRD Samarinda Sebut Permasalahan Dapil I Samarinda Ilir dan Sambutan Sama dengan Wilayah Lain

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button