gratispoll
KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Helmi Sebut Harus Mulai dari Hal Kecil

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah (foto: Editorialkaltim/Nita)

Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi Pemkot Samarinda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pencegahan di tingkat daerah.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menekankan bahwa komitmen antikorupsi bukan hanya soal tanda tangan di atas dokumen. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah bagaimana komitmen itu benar-benar dijalankan dalam keseharian.

Baca  Komisi IV DPRD Samarinda Gelar RDP dengan Baznas dan Kemenag Samarinda Bahas Isu Strategis

“Yang penting bukan tanda tangan di atas kertas, tapi bagaimana komitmen itu dijalankan setiap hari,” ujar Helmi, Jumat (17/10/2025).

Helmi menambahkan, DPRD harus menjadi pihak yang paling cepat merespons setiap potensi penyimpangan. Ia menilai, pencegahan merupakan langkah paling efektif sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran hukum.

“Kita harus jadi garda terdepan dalam pencegahan. Begitu ada tanda-tanda pelanggaran, langsung diantisipasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Helmi mengingatkan bahwa korupsi tidak selalu bermula dari uang, tetapi bisa muncul dari kebiasaan sepele yang diabaikan. Disiplin dan tanggung jawab, katanya, menjadi fondasi penting dalam membangun integritas aparatur.

Baca  Tanggapi Tiga Raperda Pemkot Bontang, Ini Pandangan Umum Fraksi PKS

“Datang terlambat, malas kerja, atau cuek sama tugas juga bagian dari pelanggaran integritas. Hal kecil begitu harus dibenahi dulu,” ucapnya.

Ia menuturkan, DPRD juga memiliki tim ahli yang bertugas memastikan setiap kebijakan dan keputusan dewan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Kita pelajari setiap regulasi supaya keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Helmi.

Baca  Sugiyono Minta Warga Tidak Terprovokasi Isu Jelang Pemilu 2024

Helmi berharap semangat antikorupsi yang dibangun bersama KPK dapat menular ke seluruh jajaran pemerintahan di Samarinda.

“Pencegahan harus jadi budaya, bukan cuma jargon. Kalau ini bisa berjalan, Samarinda dan Kaltim bisa benar-benar lepas dari stigma daerah rawan korupsi,” pungkasnya. (nit/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button