Rp6,1 Triliun Dana Masyarakat Hilang Akibat Penipuan, Harusnya Bisa Dorong Ekonomi Daerah

Editorialkaltim.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti besarnya kerugian masyarakat akibat maraknya kasus penipuan dan kejahatan finansial (fraud) di sektor keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut total dana masyarakat yang hilang mencapai Rp6,1 triliun.

“Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” ujar Friderica di Jakarta, Jumat (11/10/2025) dikutip dari Antara.

Data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.772 laporan kasus penipuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 443.235 rekening dilaporkan terlibat, sementara 87.819 rekening telah diblokir. Total kerugian yang tercatat mencapai Rp6,1 triliun, dengan dana korban yang berhasil diblokir sebesar Rp374,2 miliar.

Friderica menegaskan, fenomena penipuan digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Karena itu, OJK terus memperkuat edukasi literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang semakin canggih.

“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya untuk mencegah penipuan, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi OECD menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat literasi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat di suatu negara,” jelasnya.

Saat ini, indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Angka ini menunjukkan kemajuan, namun OJK menilai perlu percepatan agar kesadaran finansial masyarakat semakin merata.

Untuk mempercepat peningkatan tersebut, Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang sudah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia.

Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah mencapai 58,32 juta rekening, sementara program Laku Pandai (branchless banking) kini menjangkau lebih dari 72 ribu desa. Kedua program ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Kolaborasi ini sangat penting agar masyarakat di seluruh daerah memiliki pemahaman dan akses keuangan yang lebih baik. Dengan begitu, dana masyarakat tidak lagi tersedot ke praktik penipuan, tapi justru berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” tutup Friderica.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.