Editorialkaltim.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menekankan pentingnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Kota Samarinda. Melalui rapat lanjutan bersama Pemerintah Kota Samarinda, sejumlah hal penting dibahas di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (9/10/2025).
Aris mengungkapkan, Raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selama ini, warga belum sepenuhnya memiliki payung hukum terkait pengelolaan lahan pemakaman. Ia menyebut, pengelolaan lahan pemakaman memiliki lingkup yang cukup luas, tidak hanya menyangkut pengelolaan, tetapi juga berkaitan dengan praktik jual beli lahan.
“Jadi sebetulnya ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Samarinda, karena hari ini banyak terjadi kavling-kavlingan,” ungkapnya.
Menurut Aris, sebagian besar praktik jual beli lahan untuk pemakaman dilakukan tanpa tanggung jawab yang jelas. Pemilik lahan maupun pengelola sering kali tidak mempertimbangkan persoalan jangka panjang. Setelah transaksi selesai, tidak ada tindak lanjut, misalnya dalam penanganan jika terjadi longsor atau bencana alam.
Ia menambahkan, pemakaman umum juga harus memperhatikan akses jalan, penerangan, dan pengelolaan yang baik. Jika hal tersebut diabaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Karena itu, melalui Raperda ini setiap lahan TPU di Samarinda didorong agar memiliki sertifikat untuk mengantisipasi potensi sengketa lahan di kemudian hari.
“Jangan sampai mereka cuma ambil profit, tapi tanggung jawab setelah itu tidak dijaga. Habis lahan terjual, selebihnya mereka lepas begitu saja,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
