Editorialkaltim.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangan dalam sidang tahunan MPR/DPR RI. Pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025.
Defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp638,8 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun atau naik 7,3% dari outlook tahun ini. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp650 triliun.
Belanja pemerintah pusat 2026 akan diarahkan pada sejumlah sektor prioritas seperti program makanan bergizi gratis (MBG), kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga subsidi energi. Dari pos ini, belanja kementerian dan lembaga (K/L) dialokasikan Rp1.498,3 triliun, meningkat 14,83% dari Rp1.275,6 triliun tahun ini.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II RAPBN 2026, Badan Gizi Nasional menempati urutan teratas dengan usulan anggaran Rp268 triliun. Angka ini melonjak Rp151 triliun dibanding outlook tahun berjalan. Lonjakan tersebut sejalan dengan ambisi besar pemerintah dalam menjalankan program MBG.
Program makanan bergizi gratis diproyeksikan memiliki anggaran Rp335 triliun pada 2026 dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo menegaskan program ini harus menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Selain Badan Gizi Nasional, anggaran besar juga dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp185 triliun, Kepolisian RI Rp145,6 triliun, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp118,5 triliun. Kementerian Kesehatan turut mendapatkan Rp114 triliun, sedangkan Kementerian Agama Rp88,8 triliun dan Kementerian Sosial Rp84,4 triliun.
Berikut daftar 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar RAPBN 2026: Badan Gizi Nasional Rp268 triliun, Kementerian Pertahanan Rp185 triliun, Kepolisian RI Rp145,6 triliun, Kementerian PUPR Rp118,5 triliun, Kementerian Kesehatan Rp114 triliun, Kementerian Agama Rp88,8 triliun, Kementerian Sosial Rp84,4 triliun, Kementerian Diktisaintek Rp61 triliun, Kementerian Dikdasmen Rp55 triliun, dan Kementerian Keuangan Rp52 triliun.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
