gratispoll
KaltimSamarinda

Agar Tak Timbulkan Sumber Masalah, Deni Tegaskan Jukir di Samarinda Harus Terlatih

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto: Editorialkaltim/Nita)

Editorialkaltim.com – Persoalan juru parkir (jukir) liar di Samarinda menjadi sorotan DPRD, terkait lemahnya pembinaan terhadap para jukir liar yang hingga kini masih menjamur di kawasan Kota Tepian.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai bahwa penertiban tidak akan berdampak signifikan jika tanpa adanya pembenahan sistem pelatihan dan pengawasan terhadap jukir.

“Permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani dari penertiban. Kita inginnya jukir yang turun ke lapangan adalah tenaga yang sudah dibina dan dilatih secara memadai oleh Dishub,” ucap Deni, Jumat (1/8/2025).

Baca  Cegah Kebocoran PAD, Gubernur Kaltim Bentuk Tim Awasi Pajak Tambang

Ia menilai banyak jukir di Samarinda yang masih belum paham mengenai aturan dasar penempatan kendaraan, termasuk larangan parkir di area yang dilarang seperti di atas trotoar.

“Kami ingin Dishub memiliki data, berapa saja jukir yang sudah dilatih, di mana mereka ditempatkan, serta seperti apa pemantauan pada kinerja mereka di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, merajalelanya jukir liar kerap membiarkan kendaraan terparkir di zona terlarang.

Sehingga, kondisi tersebut tak hanya membuat lalu lintas semrawut, tetapi juga menimbulkan potensi bahwa pengelolaan parkir di kota ini tidak berjalan.

Baca  Pemkot Samarinda dan BNN RI Sinergitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

“Kalau ini terus dibiarkan justru merugikan pengguna jalan dan memperburuk wajah kota. Maka pengawasan dan ketegasan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Kendati demikian, Komisi III terus mengawal kinerja Dishub Samarinda dan mendorong reformasi regulasi serta mekanisme perizinan parkir agar lebih akuntabel dan transparan.

“DPRD siap mendukung langkah kolektif, termasuk penyusunan kebijakan baru, asalkan ada komitmen yang kuat dari Dishub untuk memperbaiki kondisi ini,” beber Deni.

Baca  Komisi IV DPRD Samarinda Ingatkan Disnaker Lakukan Pengawasan Pembayaran THR

Terakhir, ia juga menyebut bahwa penataan parkir tak hanya sekadar teknis di lapangan, melainkan menyangkut tata kelola kota secara menyeluruh.

“Jika hal ini tidak tertangani dengan baik, justru akan berdampak pada mobilitas warga, kenyamanan lingkungan, serta potensi pendapatan daerah yang hilang akibat kebocoran retribusi. Kita ingin sistem yang tertib, adil, dan profesional,” tutupnya. (nit/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button