Koalisi Dosen Unmul Desak Pemerintah Segera Lunasi Tukin ASN Kemdiktisaintek
Editorialkaltim.com — Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) mengecam ketimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Mereka menyebut pemerintah telah menciderai hak asasi dosen ASN dengan tidak membayarkan Tukin sejak 2020, sementara kementerian/lembaga lain justru menaikkan tunjangan pegawainya.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima Redaksi Editorialkaltim.com Rabu (12/2/2025), koalisi tersebut menyebut kondisi ini ibarat “sapi perah”, di mana dosen dituntut menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa kesejahteraan yang memadai. Padahal, Tukin merupakan komponen krusial dalam penghasilan ASN.
“Sejak 2020, dosen ASN di Kemdiktisaintek mengalami diskriminasi struktural. Di saat kementerian lain berlomba meningkatkan kesejahteraan pegawai, kami justru diabaikan,” tulis pernyataan tersebut.
Koalisi mengkritik wacana Kemdiktisaintek yang berencana mengalokasikan dana Rp2,5 triliun untuk Tukin dosen ASN pada 2025. Meski nominalnya besar, dana itu hanya akan mencakup 33.957 dosen atau sepertiga dari total dosen ASN di bawah kementerian tersebut.
Mereka menilai kebijakan ini justru memicu “diskriminasi ganda”. Pasalnya, alokasi hanya diberikan untuk dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker, PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).
Sementara, dosen di PTN BLU dengan sistem remunerasi mandiri kerap menerima tunjangan tak menentu dan jauh dari cukup.
“Klasterisasi ini tidak adil. Negara wajib menjamin kesejahteraan seluruh dosen ASN tanpa terkecuali, terlepas dari status PTN-nya,” tegas Agus Junaidi, perwakilan koalisi.
Koalisi menilai pengabaian Tukin bertolak belakang dengan janji pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Mereka memperingatkan, diskriminasi ini berpotensi memicu brain drain (pelarian SDM) dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.
“Bagaimana mungkin dosen fokus meneliti atau mengabdi jika kebutuhan dasar tak terpenuhi?” ujar Agus.
Sebagai bentuk protes, mereka mengajak seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek bersatu menuntut empat hal:
1. Pemberian Tukin tanpa diskriminasi status PTN (BH, BLU, atau Satker).
2. Penyesuaian besaran Tukin sesuai kelas jabatan fungsional dosen.
3. Desakan ke Kemenkeu agar mengakomodasi Tukin untuk seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek.
4. Pencairan Tukin tertunggak sejak 2020.
(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
