Editorialkaltim.com – Pemerintah Bontang, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, berupaya mempercepat proses pengangkatan non ASN menjadi PPPK. Tujuan ini diungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi A DPRD Kota Bontang pada Jumat (7/2/2025), yang dihadiri sekitar 50 perwakilan dari Forum Non ASN Kota Bontang Menuju PPPK.
Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menyampaikan bahwa ada keinginan kuat untuk mengangkat non ASN yang telah memenuhi syarat menjadi PPPK penuh, setelah fase awal sebagai PPPK Paruh Waktu.
“Kami berupaya mengusulkan formasi maksimal, sesuai dengan data yang ada. Namun, kami juga perlu menjaga proporsi belanja pegawai agar tidak melebihi 30% dari APBD,” ujar Sudi.
Dalam rapat tersebut, tercatat kehadiran Asisten Administrasi Umum, Inspektur, dan beberapa unsur dari Pemerintah Kota Bontang, termasuk Tim Manajemen Kinerja. Mereka mendiskusikan penyesuaian jumlah formasi PPPK yang diajukan ke Pemerintah Pusat, dengan perkiraan kebutuhan tambahan belanja pegawai sebesar Rp 156 miliar per tahun untuk mengakomodir pengangkatan lanjutan.
Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi BPKAD, Mohd. Rudyanur, menegaskan upaya pemerintah kota untuk menjaga proporsi belanja pegawai dan mengoptimalkan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam mengalokasikan belanja pegawai.
Inspektur Kota Bontang, Enik Ruswati, dan Kabag Hukum Setda, Andi Kurniawansah, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi ketat dalam pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Forum Non ASN Kota Bontang menuntut percepatan pengangkatan mereka yang telah lama mengabdi dan terdaftar dalam seleksi PPPK. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan lamanya pengabdian sebagai faktor tambahan dalam penentuan kelulusan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, bersama timnya, berjanji akan memperjuangkan tuntutan ini, termasuk mengkomunikasikan dengan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi terbaik dalam penataan Non ASN dan menghitung ulang penganggaran yang diperlukan.
“Kami akan berusaha maksimal untuk memenuhi harapan semua pihak dalam mengalokasikan penambahan belanja pegawai untuk pengadaan PPPK ini,” tegas Heri Keswanto.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
