Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ismail Latisi, menggelar reses masa sidang I tahun 2025 bersama masyarakat Dapil 1 di Kantor Camat Samarinda Ilir, Sabtu (1/2/2025). Reses kali ini berfokus di Kelurahan Sidomulyo, khususnya RT 16, RT 30, dan RT 17, setelah sebelumnya dilakukan di Sidodamai dan Sungai Dama.
Camat Samarinda Ilir, La Uje menyambut baik kehadiran Ismail Latisi dan mengapresiasi keterlibatan warga Buton dalam pemerintahan, termasuk di DPRD Samarinda. Menurutnya Ismail Latisi merupakan harapan warga Buton untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan ini, Ismail Latisi menegaskan bahwa reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Hasil reses ini akan kita bawa ke Musrenbang untuk ditindaklanjuti. Saya meminta agar aspirasi disampaikan secara tertulis dan resmi. Minimal satu kampung ada yang bisa kita realisasikan. Jika ada kelebihan anggaran dalam APBD Perubahan, kita akan mengupayakan usulan lainnya,” jelasnya.
Salah satu poin utama dalam reses ini adalah program jaringan gas rumah tangga. Ismail menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan 10.000 rumah warga mendapatkan akses jaringan gas. “Khusus Sidomulyo, tahun ini harus terpasang semua,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan air bersih masih menjadi keluhan utama warga. Sejak dilantik tahun lalu, ia telah memperjuangkan solusi bagi daerah yang masih kesulitan mendapatkan air PDAM. Meskipun sudah ada penampungan air di Rumbia, warga di RT 16, RT 17, dan RT 30 Sidomulyo masih belum mendapatkan aliran air.
“Saya sudah bertemu dengan Dirut PDAM, dan solusinya adalah kita perlu membuat dua surat resmi yang ditujukan ke Pemkot Samarinda dan Gubernur Kaltim. Dana kota terbatas, tetapi dana provinsi lebih fleksibel. Untuk mengaliri air sejauh 3 km, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp700 juta,” jelas Ismail.
Selain air bersih, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) juga menjadi perhatian. Tercatat ada 36 hektare wilayah kumuh di Sidodamai, Sidomulyo dan Sungai Dama yang masih kekurangan akses air serta memiliki jalan yang sempit. “Program Kotaku dari pusat saat ini akan melanjutkan program tahun lalu untuk menangani kawasan kumuh ini,” tambahnya.
Adapun terkait permintaan warga mengenai pengadaan ambulans, ia menjelaskan bahwa pengadaannya masuk dalam dana hibah dan harus melalui prosedur pengajuan ke instansi terkait. “DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi. Namun, untuk usulan yang berkaitan dengan jalan, instalasi, dan PDAM, itu bisa kita masukkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peremajaan instalasi listrik yang sudah habis masa pakai agar bisa masuk ke kampung-kampung.
Dengan adanya reses ini, Ismail berharap dapat memperjuangkan kebutuhan warga agar terealisasi. “Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan program-program ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutupnya. (Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
