Rencana Aksi Pencegahan KTP dan TTPO Dewan Puji Sebut Data Real Menjadi Patokan
Editorialkaltim.com – Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, menyampaikan tanggapan terkait rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TTPO) yang diorganisir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda untuk tahun 2024. Sri Puji menekankan pentingnya beberapa aspek agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan lancar.
Sri Puji menjelaskan, “Keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting. Saya berharap masing-masing OPD harus membuat skema untuk mendata kasus-kasus yang ditemui di lapangan. Saat ini di lingkungan OPD juga rentan terjadi kekerasan yang perlu menjadi perhatian.”
“Kita perlu matrik tadi ya, terutama data akurat bukan dibuat-buat, harus real ya mencakup seluruh wilayah jangan terpetak-petak seluruh wilayah dan seluruh opd harus melaporkan dan melaksanakannya karena banyak kasus tingginya kasus perceraian di ASN,” paparnya Rabu (14/08/2024).
Sri Puji juga mengungkapkan beberapa kendala di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mempengaruhi upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Menurutnya, anggaran yang terbatas juga menghambat penyediaan fasilitas pendukung seperti “Rumah Aman.”
“Kita akan terus berusaha supaya dengan segala keterbatasan tadi, anggaran sapras dan segala macam itu, kita masih bisa bergerak karena apa yang kita ingin lindungi adalah perempuan dan anak serta kaum rentan ini,” pungkasnya. (adr/shn)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
