Kritik Jokowi, Guru Besar UI: Negeri Nampak Kehilangan Kemudi
Editorialkaltim.com – Puluhan guru besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) berkumpul di Halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia yang semakin memburuk menjelang Pemilu Serentak 2024. Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menjadi juru bicara dalam acara ini.
Prof. Harkristuti menegaskan, lima tahun terakhir ini, terutama menjelang pemilu 2024, telah memunculkan kebutuhan mendesak untuk membangkitkan kembali semangat demokrasi.
“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat praktik-praktik kecurangan dalam perebutan kuasa, nihilisme etika, serta degradasi budaya dan identitas bangsa,” ucap Prof. Harkristuti di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).
Kekhawatiran tersebut tidak hanya bersifat teoretis. Menurut Prof. Harkristuti, Warga dan Alumni Universitas Indonesia merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan nilai kemanusiaan dan merampas akses keadilan bagi kelompok miskin.
“Kami resah dan geram atas sikap dan tindakan para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengabaikan sumpah jabatan mereka, menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola yang baik serta tergerus oleh korupsi, terutama menjelang Pemilu,” kata Prof. Harkristuti dengan tegas.
Prof. Harkristuti juga mengingatkan pesan dari Mr. Soepomo, salah seorang perumus Konstitusi, UUD 1945, dan Rektor UI tahun 1951-1954, tentang pentingnya sivitas akademika UI untuk memanfaatkan otonomi dan kebebasan akademik mereka dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Berikut adalah empat seruan yang disampaikan oleh para guru besar dan alumni UI:
- Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
- Menuntut agar hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, serta berlangsung jujur dan adil.
- Menuntut pembebasan semua Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- Menyerukan agar semua perguruan tinggi di Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
