Ketua Komisi III DPRD Bontang Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Atasi Banjir Rob
Editorialkaltim.com – Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ketidakseriusan pemerintah dalam menangani banjir rob di Bontang Kuala. Meskipun ini bukan masalah baru, tampaknya belum ada tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah. Banjir rob kerap menghambat aktivitas warga, terutama mereka yang ingin bersekolah atau bekerja.
Amir Tosina menekankan pentingnya menemukan solusi untuk banjir rob. “Permasalahan banjir rob ini menjadi keluhan masyarakat karena tiap akhir tahun itu bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat pesisir bahkan sekarang ini tiap bulan ada meski tidak tinggi,” ungkapnya. Penyataannya ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPRK pada Selasa (24/10/2023).
Informasi yang dihimpun oleh redaksi menyebutkan bahwa saat banjir rob terjadi, ada empat kelurahan yang terdampak. Kelurahan-kelurahan ini adalah Bontang Kuala, Api-api, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Usman, memberikan penjelasan terkait rencana penanganan banjir rob. “Rencananya, kami akan menggunakan tanggul yang sekaligus dapat digunakan sebagai jalan lingkar. Namun, ini memerlukan perencanaan yang matang,” tuturnya.
Namun, ada hambatan yang dihadapi dalam penanganan banjir rob. “Kami terkendala dengan izin konservasi mangrove yang menjadi salah satu faktor penghambat penanganan banjir rob saat ini,” jelas Usman.
Semoga pemerintah dapat segera menemukan solusi atas masalah ini agar masyarakat tidak lagi terhambat aktivitasnya oleh banjir rob.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
