Bontang

Raperda Penanggulangan Banjir Bontang Kembali Dibahas, Amir Tosina Ungkap Rencana Pembangunan Tiga Polder

Raperda Penanggulangan Banjir Bontang Kembali Dibahas Komisi II DPRD Bontang (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penanggulangan Banjir (Master Plan) kembali menjadi sorotan Komisi III DPRD Bontang. Pembahasan kali ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Bontang. Raperda ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah banjir yang kerap menjadi momok bagi masyarakat Bontang.

Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, mengungkapkan bahwa seluruh isi dari Raperda sebenarnya sudah rampung dibahas. Tahap selanjutnya adalah harmonisasi.

Baca  Antisipasi Konflik, DPRD Bontang Akan Bertemu Manajemen BCM Terkait Limbah

“Namun, kami memutuskan untuk memanggil pihak-pihak terkait guna mengetahui sejauh mana kesiapan mereka,” ujarnya.

Salah satu poin penting dalam Raperda ini, menurut Amir, adalah rencana pembangunan tiga polder di belakang Kampung Masdarling, Kelurahan Gunung Telihan. Selain itu, terdapat rencana pembangunan kolam depresi di Kelurahan Kanaan.

“Tujuan utama dari rencana ini adalah untuk menanggulangi banjir kiriman dari hulu. Dengan pembangunan polder dan kolam depresi, kami berharap dapat mengurangi dampak banjir di daerah-daerah tersebut,” jelas Amir saat dikonfirmasi pada (24/10/2023).

Baca  Anggota DPRD Bontang Desak Pemkot Naikkan Upah Pekerja Harian Lepas Dinas PUPRK

Namun, rencana pembangunan tidak hanya terbatas pada Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat rencana pembangunan polder di Kelurahan Tanjung Laut. Amir meminta agar kajian terhadap pembebasan lahan warga di sekitar lokasi pembangunan dilakukan dengan matang.

“Kami tidak ingin anggaran pembangunan membengkak dan memberatkan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Amir juga menyoroti absennya masalah banjir rob dalam Raperda Master Plan. Baginya, banjir rob tetap menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir, khususnya saat pasang air mencapai tingkat tinggi.

Baca  Agus Haris Minta Pengangkutan Sampah Lingkungan Gunakan Motor Tiga Roda

“Dari pihak pemerintah, kami mendapatkan informasi bahwa penanganan banjir rob akan dimasukkan secara bertahap dalam jangka panjang. Kami berharap, dengan pendekatan ini, penanganan banjir rob dapat mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” pungkas Amir Tosina.(lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button