Editorialkaltim.com – Surat palsu yang menggunakan kop Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah beredar di Kalimantan Timur. Surat ini berisi undangan rapat koordinasi penetapan calon penerima dan penandatanganan perjanjian bantuan dana hibah 2025. Modus penipuan ini melibatkan penggunaan identitas Puguh Harjanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, dengan pesan WhatsApp dikirim dari nomor +62853-7222-4842.
Puguh Harjanto menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan undangan tersebut dan mengimbau para kepala desa untuk waspada terhadap modus penipuan serupa.
“Saya tidak menggunakan nomor tersebut dan tidak ada rapat atau penandatanganan yang dijadwalkan seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Para kepala desa diimbau untuk melakukan klarifikasi langsung ke DPMD kabupaten atau provinsi jika menerima informasi yang mencurigakan,” ujar Puguh, Kamis (6/2/2025).
Penipuan menggunakan identitas pejabat untuk mengelabui bukanlah hal baru, dan Puguh menambahkan bahwa para pelaku sering kali memanfaatkan situasi untuk mencoba menipu dengan cara yang tidak terpuji.
Oleh karena itu, dia menghimbau semua pihak terkait untuk selalu melakukan verifikasi informasi melalui saluran resmi.
Dari segi hukum, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi berat. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45a Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.
Puguh meminta para kepala desa dan masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi kebenarannya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
