Editorialkaltim.com — Tingkat kepatuhan masyarakat Kalimantan Timur dalam membayar pajak kendaraan bermotor kembali disorot. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Subandi, menyebut rendahnya kesadaran fiskal menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah.
Menurut Subandi, pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan penopang utama layanan publik, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.
“Kalau jalan masih banyak yang berlubang atau fasilitas umum kurang layak, ya jangan heran. Soalnya, kewajiban dasar seperti bayar pajak saja banyak yang cuek,” ujarnya, Kamis (18/7/2025).
Ia menyebut rendahnya tingkat kepatuhan warga Kaltim disebabkan kurangnya informasi dan masih kuatnya sikap masa bodoh. Padahal, kata dia, pajak adalah bentuk nyata kontribusi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.
“Manfaat dari pajak itu balik lagi ke rakyat sendiri. Jadi harusnya dipandang sebagai partisipasi, bukan hanya beban,” jelas Subandi.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran warga. Ia mendorong pemerintah daerah lebih giat melakukan edukasi dengan cara yang lebih kreatif dan dekat dengan masyarakat.
“Jangan cuma sosialisasi lewat spanduk atau acara formal. Edukasi pajak itu harus bisa menyentuh kebutuhan warga dan mudah dimengerti,” katanya.
Selain edukasi, Subandi juga menyoroti soal transparansi penggunaan pajak. Menurutnya, jika masyarakat melihat bahwa uang pajak dikelola dengan benar dan transparan, mereka akan lebih terdorong untuk taat membayar.
“Bangun dulu kepercayaan publik. Kalau mereka yakin uang pajaknya nggak disalahgunakan, otomatis mereka akan lebih mau bayar,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
