Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Kecam Kelalaian Pengelolaan Data Center Senilai Rp5,5 Miliar
Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan dan pengelolaan ruang pusat data (data center) milik Pemerintah Kota Bontang. Hal ini menyusul insiden jatuhnya menara penangkal petir di atap ruangan yang menampung aset server senilai Rp5,5 miliar.
Politisi Partai NasDem itu menyebut peristiwa ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bentuk nyata kecerobohan sistemik di internal Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang. Menurutnya, aset penting yang bersumber dari APBD tersebut terancam rusak akibat kelalaian dalam pengamanan dan pengawasan ruang penyimpanan data.
“Ini bukan kesalahan teknis, ini kecerobohan semua orang yang bertanggung jawab,” tegas Sahib usai sidak, Senin (21/7/2025).
Ia juga menyoroti tidak adanya pengawasan khusus terhadap ruang vital tersebut. Sahib menilai seharusnya tersedia petugas yang berjaga untuk mengantisipasi potensi bahaya, terlebih di tengah cuaca ekstrem atau kondisi bangunan yang tak layak.
“Berarti di sini tidak ada pengawas untuk segala aset di sini. Padahal ini pusat data yang sangat penting,” tegas legislator dapil Bontang Selatan ini.
Sahib mendesak agar Pemkot Bontang segera menyelesaikan permasalahan ini dan meminta Diskominfo bertanggung jawab secara institusional. Ia menyebutkan bahwa peristiwa ini mencerminkan lemahnya manajemen aset strategis di lingkungan Pemkot.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kota Bontang, Anwar Sadat, menjelaskan bahwa satu lemari server yang menyimpan enam unit server berhasil diamankan dari potensi kerusakan lebih lanjut. Ia juga mengakui bahwa insiden tidak terjadi saat hujan deras, namun air masuk melalui bagian bangunan yang rusak.
“Kita belum bisa pastikan rusak atau tidak, masih kita cek kondisinya. Karena kan sempat kena air,” ujar Anwar.
Sebagai langkah mitigasi, pihak Diskominfo mematikan sistem jaringan sementara untuk mencegah kerusakan menyeluruh. Proses pemulihan berjalan bertahap, dan beberapa aplikasi seperti sistem absensi sudah mulai difungsikan kembali.
“Kita down-kan semua dulu, baru kita running satu-satu. Tadi malam kita sudah running beberapa aplikasi,” jelasnya.
Dengan nilai investasi miliaran rupiah untuk digitalisasi layanan publik, DPRD Bontang menekankan perlunya pengelolaan yang lebih profesional dan pengawasan melekat terhadap aset negara.
“Kejadian seperti ini tak boleh terulang. Data dan sistem adalah urat nadi pelayanan publik, jangan sampai disia-siakan,” tutup Sahib. (Roro/adv)
