Editorialkaltim.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, meminta seluruh pimpinan lembaga dan instansi di lingkungan Pemprov Kaltim segera menyusun rencana aksi menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024.
Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Seno menegaskan tetap ada sejumlah catatan yang perlu disikapi.
“Capaian WTP ini patut disyukuri, namun bukan berarti tidak ada catatan. Di dalamnya masih terdapat temuan dan rekomendasi dari BPK RI,” kata Seno dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Seno menjelaskan, opini WTP merupakan bentuk pengakuan terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan daerah oleh jajaran Pemprov. Pemeriksaan BPK dilakukan selama 35 hari sejak penyerahan laporan keuangan pada 26 Maret 2025.
“Opini WTP ini bukan sekadar simbol keberhasilan, tapi juga cerminan dari pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rekomendasi yang perlu terus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan birokrasi tidak cukup hanya dilihat dari capaian administratif, tetapi juga pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Dengan opini WTP, ASN diharapkan makin terdorong untuk terus berbenah dan mematuhi aturan.
“Kita jadikan opini ini sebagai landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Staf Ahli Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI atas sinergi dan pendampingan yang telah diberikan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
