Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025). Tanggapan disampaikan langsung Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Rendi mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi dan mengakui bahwa masih ada program yang pelaksanaannya belum maksimal. Ia menegaskan pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi di tiap perangkat daerah untuk memastikan serapan anggaran lebih optimal dan pembangunan berjalan sesuai target.
“Besarnya SILPA 2024 bukan semata karena rendahnya serapan, tapi karena adanya earmark dari pusat yang cair di akhir tahun dan perubahan mekanisme penyaluran dana transfer,” ujar Rendi.
Ia menambahkan, SILPA tersebut akan dimaksimalkan untuk pelaksanaan APBD 2025, dengan fokus utama pada penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Catatan DPRD Kukar juga menyoroti perlunya peningkatan PAD. Menanggapi hal ini, Rendi menyebut pemerintah daerah berkomitmen menambah PAD secara bertahap tiap tahun melalui optimalisasi potensi daerah, termasuk lewat Perseroda, Perusda, dan BUMD.
“Kami targetkan PAD terus meningkat minimal lima tahun ke depan. Potensi kita masih besar dan akan terus kita gali,” tutupnya.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
