Editorialkaltim.com – DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD langsung berdialog dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan komite. Dari hasil pertemuan, diketahui terdapat iuran paguyuban sebesar Rp 20 ribu per anak.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menyoroti hal tersebut. Katanya, saat ini program Bunda Neni–Agus Harus mengusung sekolah gratis, baik dari pakaian maupun Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Bukan hanya program Wali Kota, tapi itu juga program Gubernur Kalimantan Timur,” ucapnya saat kunjungan, Jumat (8/8/2025).
Ubayya bilang, temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Menurutnya, apa pun alasan melakukan iuran tersebut, meski tujuannya baik, tetap akan menjadi masalah.
“Khusus yang iuran Rp 20 ribu ini betul-betul akan menjadi catatan kita bersama. Saya minta nanti Disdik membahas hal ini untuk mencari solusi yang tepat. Sebenarnya kita sudah mengusung sekolah gratis, tapi kalau sifatnya wajib itu bukan gratis,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta Disdikbud menginventarisir seluruh sekolah negeri di Bontang terkait kendala yang mereka hadapi, misalnya soal LKS atau seragam.
“Ini nanti Disdik silakan tanyakan apa kendala dari setiap sekolah. Kalau seragam di luar seragam olahraga dan batik itu kan sudah ditanggung pemerintah,” tutupnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
