Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menginventarisir seluruh sekolah negeri di Bontang untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi. Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan lapangan ke salah satu Sekolah Dasar Negeri, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, pendataan ini penting agar masalah-masalah yang terjadi di sekolah bisa terdeteksi lebih awal, termasuk kebutuhan mendesak seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) maupun seragam. “Disdik perlu menanyakan langsung ke setiap sekolah apa kendala yang mereka hadapi, sehingga solusi bisa dirumuskan secara tepat,” ujarnya.
Ubayya mencontohkan, untuk urusan seragam, pemerintah telah menanggung biaya seragam utama, kecuali seragam olahraga dan batik. Namun jika masih ada masalah terkait pengadaan atau distribusinya, hal itu harus segera diatasi.
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga menemukan adanya iuran paguyuban sebesar Rp 20 ribu per siswa. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi Disdikbud, mengingat Bontang sudah mengusung program sekolah gratis.
“Khusus iuran Rp 20 ribu ini akan menjadi catatan bersama. Kalau sifatnya wajib, jelas bertentangan dengan konsep sekolah gratis yang dicanangkan Wali Kota dan juga Gubernur,” tegasnya.
Ubayya menekankan, tujuan dari evaluasi ini bukan untuk membatasi peran komite atau paguyuban sekolah, tetapi memastikan setiap kebijakan sejalan dengan aturan yang berlaku dan tidak memberatkan orang tua.
“Kalau memang ada kendala, kita cari jalan keluarnya bersama. Tapi jangan sampai program sekolah gratis hanya menjadi slogan sementara di lapangan orang tua masih dibebani biaya,” pungkasnya. (ndi/lia)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
