Editorialkaltim.com— Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyuarakan keberatan keras terhadap rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Protes itu disampaikan langsung saat menerima kunjungan Komisi XII DPR RI di Harum Resort Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Ia menyebut APBD adalah “dua kaki” yang menopang jalannya pemerintahan daerah. Namun tahun depan, salah satu kaki itu terancam terpotong karena TKD untuk Kaltim akan dipangkas hingga 73 persen, termasuk bagi kabupaten/kota.
“Kalau satu kaki dipotong, jalannya pasti pincang. Itu konsekuensi langsungnya,” ujarnya di hadapan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan para anggota.
Ia menilai pemangkasan itu justru bertentangan dengan upaya mempercepat pembangunan, terutama di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
“Kalau mau daerah ini berlari, TKD jangan dikurangi. Justru harus ditambah,” tegasnya disambut tepuk tangan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur.
Forum yang dipimpin Vendi Meru itu turut hadir membawa aspirasi masyarakat terkait ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perbatasan. Vendi menilai kontribusi Kaltim bagi negara sudah tak terhitung nilainya.
“Ratusan triliun rupiah tiap tahun dikirim ke pusat. Kami di daerah cuma dapat debunya,” sindir Vendi.
Keluhan itu langsung ditanggapi Bambang Patijaya. Ia mengaku senang bisa mendengar langsung suara masyarakat Kaltim meski pertemuan tersebut bukan merupakan agenda resmi.
“Kami bangga bisa menerima masukan langsung. Justru masukan seperti ini yang membuat parlemen bisa bekerja lebih tepat,” kata Bambang.
Bambang menegaskan DPR RI siap membuka ruang dialog lebih formal. Ia mempersilakan pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat mengajukan permohonan RDP.
“Kami sangat terbuka untuk RDP di Senayan, minimal awal tahun depan. Aspirasi ini baik dan harus dicari solusinya. Silakan buat suratnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Rudy juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah, bukan justru berujung pada pemotongan alokasi fiskal.
“DBH itu bukti bahwa daerah menerima manfaat dari apa yang diambil dari tanahnya. Jadi kalau dipotong, itu melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
