Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai pengawasan komisaris PT Laut Bontang Bersinar (LBB) masih lemah.
Menurutnya, hal itu terbukti dengan terulangnya keterlambatan pembayaran gaji salah satunya akibat komisaris lemah dalam mengawasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT LBB.
“Kalau komisarisnya tegas dalam mengawasi saya rasa ini tidak akan terjadi. Sebab, pengawasan paling utama kata Agus Haris bukan dari kepala daerah maupun Direktur AUJ yang merupakan induk PT LBB. Melainkan, pengawasan dari komisaris,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).
Lebih lanjut, AH sapaan akrabnya mengatakan, jika pelabuhan dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. Jangan sampai, biaya operasional PT LBB jauh lebih besar ketimbang keuntungan.
“Inilah fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja daerah apalagi pelabuhan itu sumber uang. Banyak unit usaha yang dikelola PT LBB tapi jika komisarisnya lemah dalam memeriksa maka disitulah letak bocornya keuangan PT LBB,” ucapnya.
Kendati demikian, ia juga mendukung PT LBB dalam mengembangkan unit usaha baru. Hanya saja, kewajibab dalam memenuhi hak karyawannya juga perlu diperhatikan.
“Seharusny PT LBB ini penyumbang PAD lebih tinggi dari Pelindo tapi kenyataannya tidak seperti itu kalau memang tidak jelas dan tidak ada sumbangsihnya ke pemerintah lebih baik di tutup saja,” tukasnya. (ali/nfa/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
