Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 lewat rapat paripurna, Selasa (30/9/2025) malam. Nilai APBD-P Kukar ditetapkan sebesar Rp11,1 triliun dengan fokus utama menuntaskan program dari APBD murni yang belum rampung.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan, dalam APBD-P tahun ini tidak ada penambahan program baru. Pemerintah daerah hanya menggeser anggaran agar program prioritas segera terealisasi. Salah satu yang disorot adalah sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman untuk mahasiswa dan pelajar.
“Kita sudah mendengar ada biaya hidup dan pendidikan mahasiswa yang menunggak. Ini menjadi prioritas kami agar segera masuk DPA dan dicairkan,” kata Rendi.
Ia menyebutkan, terdapat 4.015 mahasiswa dan pelajar yang masih menunggu pencairan sisa beasiswa tersebut. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mempercepat proses penyaluran agar tidak lagi membebani penerima manfaat.
Selain menyoroti beasiswa, Rendi juga mengingatkan adanya tantangan besar yang akan dihadapi daerah pada tahun mendatang. Hal ini terkait kebijakan pemerintah pusat yang meratakan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga penerimaan Kukar bakal turun drastis.
“Tahun depan dampaknya semakin terasa. Kalau biasanya uang yang berputar di Kukar lebih dari Rp10 triliun, maka ke depan hanya sekitar Rp5 triliun. Artinya setengahnya hilang,” tegasnya.
Rendi menambahkan, berkurangnya DBH akan berimplikasi pada pendapatan daerah, perputaran ekonomi, hingga laju inflasi. “Itu hukum ekonomi. Mau tidak mau harus kita hadapi bersama,” pungkasnya. (ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
