gratispoll
Penajam Paser Utara

Jelang Pilkada, Dewan Ajak Jaga Kondusifitas

Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB), Ridwan

Editorialkaltim.com – Bimbingan teknis (bimtek) yang beberapa kali diadakan oleh Pemerintah Kota Bontang menuai kritik dari beberapa anggota DPRD. Isu tersebut berkembang karena adanya pesan yang beredar mengarahkan untuk memilih Walikota petahana, Basri Rase, di Pilkada mendatang. 

Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB), Ridwan, menanggapi bahwa ada indikasi politis di dalam bimtek tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. “Tentu pemerintah tidak ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Namun, konflik dari opini yang tidak berdasar harus diminimalisir,” ujarnya, Rabu (25/9/2024).

Baca  Hari Pertama Forum Perangkat Daerah Dimulai, Bapelitbang PPU Dampingi SKPD Susun RENSTRA 2025–2029

Menurut Ridwan, meskipun masyarakat berhak mengkritik, kebenaran dari opini tersebut harus diinvestigasi secara detail. “Jangan cepat menyimpulkan dari ‘katanya-katanya’ saja. Kita perlu mempertahankan kondusifitas, terutama menjelang Pilkada,” tambahnya.

Suharno, Ketua Fraksi PKS bersama NasDem, mengatakan jika kegiatan yang seharusnya bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat ini terbukti mengandung muatan politik, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. “Bawaslu harus menindaklanjuti dan melakukan investigasi terhadap kegiatan yang memanfaatkan dana APBD Kota Bontang ini,” jelas Suharno.

Baca  DPRD PPU Ingatkan Konsekuensi Lambatnya Pengesahan APBD 2024

Suharno menekankan bahwa bimtek yang dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak dicampuradukkan dengan politik. “Jika terdapat motif politik yang nyata, sebaiknya semua kegiatan bimtek ditunda sampai Pilkada selesai,” ujarnya.

Kedua legislator ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dalam semua kegiatan yang dibiayai dana pemerintah. Mereka berharap bimtek yang diadakan bisa murni untuk peningkatan kapasitas masyarakat tanpa ada muatan politik.

Baca  RSUD Sepaku Kekurangan Dokter, DPRD Minta Pemkab Bertindak

“Dengan APBD yang besar, seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tanpa ada manipulasi politik,” pungkas Suharno. (lin/adv)


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button