DPRD Soroti Sistem Retribusi Usang, Usul Digitalisasi untuk Tutup Celah Bocor
Editorialkaltim.com – Sistem retribusi di Penajam Paser Utara (PPU) dinilai masih manual dan rentan kebocoran. DPRD PPU pun mendorong digitalisasi menyeluruh dalam pengelolaan retribusi sebagai langkah konkret meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau masih manual seperti sekarang, sulit bicara soal transparansi dan akuntabilitas. Kita harus beralih ke sistem digital,” ujar Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, Sabtu (8/6).
Ia menilai banyak potensi retribusi dari sektor seperti pasar, rumah makan, dan parkir yang tak termonitor dengan baik karena lemahnya sistem pelaporan. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu Pemkab dalam memantau penerimaan secara real time dan meminimalkan kebocoran.
“Kalau sistemnya online dan terekam semua transaksi, pengawasan jadi lebih mudah dan publik juga bisa ikut pantau,” jelasnya.
Adjie juga menyarankan peningkatan kapasitas SDM di Bapenda maupun OPD teknis agar mampu mengelola sistem digital secara maksimal.
Selain itu, ia menilai perlu ada evaluasi total terhadap skema pemungutan dan sosialisasi retribusi agar pelaku usaha paham kewajibannya.
“Banyak yang belum paham atau bahkan sengaja tidak bayar karena sistemnya lemah. Kita harus benahi dari hulu ke hilir,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
