Nasional

Sri Mulyani Janji Hati-hati Tambah Utang Baru di 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Humas Kemenkeu)

Editorialkaltim.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan sangat berhati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers, Jumat (24/1/2025), menjelaskan detail tentang pembiayaan yang diambil pemerintah dalam rangka menutup defisit APBN tahun 2025.

“Pembiayaan kami lakukan dengan hati-hati dan terukur, sambil memperhatikan proyeksi defisit APBN dan dinamika likuiditas serta pasar keuangan,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan pemerintah terus berupaya mengelola perbandingan antara biaya utang dan risiko yang dapat timbul.

Baca  Belanja Negara Capai Rp2.240 Triliun sampai Oktober, Lebih Banyak Dikucurkan Buat IKN hingga Bansos

Diketahui, defisit APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 616,19 triliun. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah akan mengandalkan utang sejumlah Rp 775,87 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 159,7 triliun.

Dari total utang tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi sumber utama dengan nilai Rp 642,5 triliun, angka ini lebih rendah dari target penerbitan tahun 2024 yang sebesar Rp 666,4 triliun.

Baca  PPATK Ungkap 7 Ribu Transaksi Judi Online Anggota DPR, Siap Bongkar Borok Pejabat

Adapun pinjaman neto yang direncanakan berjumlah Rp 133,3 triliun, meningkat signifikan dari target tahun sebelumnya yang hanya Rp 18,4 triliun.

Komponen pinjaman tersebut meliputi Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp 11,77 triliun, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 6,6 miliar.

Sedangkan sisanya, sebesar Rp 5,17 triliun, akan dianggarkan dalam APBN 2025.

Sementara itu, pinjaman luar negeri (Neto) mencapai Rp 128,13 triliun, terdiri dari berbagai jenis pinjaman seperti Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan yang digunakan oleh kementerian dan lembaga pusat serta dalam bentuk hibah.

Baca  Jubir MK Tegaskan Anwar Usman Tak Menangani Perkara yang Melibatkan PSI

Pembiayaan ini juga termasuk Pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 9,3 triliun, yang selanjutnya dikurangi oleh pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp 88,36 triliun.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker