Sri Mulyani Guyur Rp10,19 Triliun untuk Tambahan Bansos hingga Akhir Tahun 2023
Editorialkaltim.com – Pemerintah, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah resmi meluncurkan serangkaian paket kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mempertahankan momentum pemulihan di tengah gejolak ekonomi global yang tak menentu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta.
“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” ujar Sri Mulyani.
Kebijakan tersebut merupakan respons atas berbagai tantangan ekonomi yang melanda tanah air, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kemarau panjang yang berdampak serius akibat El Nino.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa dampak El Nino telah mengakibatkan lonjakan harga komoditas, terutama beras, yang pada gilirannya memicu tekanan inflasi yang cukup tinggi.
Selain itu, tingginya suku bunga di negara-negara maju dan ketidakpastian dalam prospek ekonomi global telah memberikan dampak yang terasa di dalam perekonomian Indonesia dan oleh masyarakat secara luas.
“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM,” terang Sri Mulyani.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret dalam paket kebijakan ini adalah penebalan bantuan sosial (bansos) dengan menyertakan tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga-harga, serta mengendalikan laju inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat, masing-masing akan menerima 10 kg beras selama bulan Desember. Ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp2,67 triliun.
Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat, dengan besaran Rp200 ribu per bulan selama periode November-Desember, yang total kebutuhan anggarannya mencapai Rp7,52 triliun.
“Kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ucap sang Bendahara Negara. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
