Editorialkaltim.com – Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024 mendatang dipastikan akan tetap dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun lembaga ini baru saja kehilangan Ketua Komisi atas skandal asusila yang berujung pada pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu (03/07/2024).
Menanggapi situasi ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan KPU harus memperkuat diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah peresmian Jalan Tol Cimanggis–Cibitung di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Wapres menegaskan bahwa permasalahan individu tidak harus menghalangi agenda nasional seperti pilkada serentak.
“KPU itu kan sebuah tim, bukan perorangan. Saat ada oknum yang bermasalah, itu tidak mencerminkan kinerja seluruh lembaga,” ucap Ma’ruf Amin pada Selasa (9/7/2024).
Belum lama ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melalui media sosial menyatakan KPU tidak layak menyelenggarakan Pilkada serentak mengingat skandal etik yang terjadi.
Namun, tanggapan Wapres menyiratkan keyakinan bahwa KPU masih merupakan lembaga yang kompeten jika diperkuat dan dilengkapi dengan sistem serta personel yang lebih baik.
“Pilkada sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru. Yang ada harus kita kuatkan, dan perbaiki apa yang kurang,” lanjut Wapres.
Wapres mengimbau jajaran KPU untuk memberikan komitmen terbaiknya dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang agar proses dapat berjalan lancar dan bebas dari kecurangan.
“Kalau perlu, kita tingkatkan lagi penyelenggaraannya. Itu lebih penting,” tutupnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
