Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi prioritas pada 2027 meski kondisi keuangan daerah menuntut adanya penyesuaian anggaran. Program yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat dipastikan tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, pemerintah harus menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, penyesuaian tersebut tidak akan mengesampingkan program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tapi kalau SPM ya tetaplah. Program prioritas tetap berjalan. Itu yang kita utamakan,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Neneng menjelaskan, rincian program prioritas untuk 2027 masih dalam tahap penataan. Pemkot Samarinda akan menyusun dan menyesuaikan program tersebut seiring proses perencanaan anggaran serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar setiap program dapat terlaksana secara optimal tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah. Pemerintah juga harus memastikan alokasi anggaran tetap mengutamakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sementara itu, memasuki triwulan III 2026, Neneng memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda tetap menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.
Meski demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari tantangan efisiensi anggaran yang juga dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut turut memengaruhi pengaturan penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
“Nah, jadi saja mungkin serapan anggaran kali ya yang ditanyakan, ya. Karena memang kita sedang efisiensi,” katanya.
Neneng menuturkan, Pemkot Samarinda kini menerapkan pengelolaan anggaran secara lebih ketat dan terukur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Penyerapan anggaran, lanjutnya, harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang tersedia. Dengan begitu, pemerintah tetap dapat menjalankan program prioritas tanpa membebani keuangan daerah.
Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan pemerintahan. Program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tetap mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran.
“Penyerapan anggaran itu kita atur sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Namun, di sisi lain, program-program prioritas tetap kita jalankan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
