Satu Bulan MBG di Kaltim, Kemenkes Temukan Dapur Belum Bersertifikat
Editorialkaltim.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat kini memasuki bulan pertama pelaksanaannya di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), izin wajib untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman.
Direktur Pelayanan Klinis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Dr. Obrin Parulian, menyebut bahwa persoalan sertifikasi ini tak boleh disepelekan. Mengingat dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, pemerintah telah memberi tenggat maksimal satu bulan sejak program dimulai.
“Semua SPPG harus memiliki sertifikat sanitasi. Kami sudah atur, maksimal 14 hari setelah pengajuan dan memenuhi syarat, izin itu harus keluar,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Menurut Obrin, kebijakan ini merupakan langkah penguatan sistem pengawasan terhadap dapur penyedia makanan bergizi. Pemerintah ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kita ingin niat baik pemerintah dalam memberi makanan bergizi gratis benar-benar sejalan dengan jaminan keamanan pangannya,” tegasnya.
Pengawasan terhadap rantai penyediaan bahan pangan, lanjutnya, juga dilakukan secara berkala bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas kesehatan daerah.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Balikpapan Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, menilai pelaksanaan MBG di Kaltim secara umum berjalan baik, meski belum tanpa kendala. Ia mengungkapkan masih ada dapur produksi yang belum sepenuhnya siap serta hambatan pada rantai pasok bahan pangan.
“Ada dapur yang belum sepenuhnya siap. Kami sedang melakukan evaluasi bersama Dinas Ketahanan Pangan agar pasokan bahan makanan tetap lancar dan tidak menimbulkan inflasi lokal,” katanya.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, BGN memperkuat koordinasi teknis dengan instansi daerah, terutama dalam mengantisipasi masalah distribusi dan cuaca. Evaluasi lapangan juga menemukan bahwa sebagian dapur masih perlu penyempurnaan, terutama dalam sarana penyimpanan dan pengelolaan limbah.
“Kita sudah membentuk satgas di tiap kabupaten/kota untuk mempercepat penyesuaian itu,” tambah Paska.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan status gizi anak usia sekolah dasar. Namun, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa keberhasilan program tak hanya bergantung pada menu bergizi, tetapi juga pada aspek higienitas dapur dan keamanan pangan yang menjadi fondasi dari tujuan utama program ini.
“Keberhasilan MBG hanya bisa dicapai jika aspek keamanan pangan dan kelayakan dapur mendapat perhatian yang sama besar dengan penyusunan menu dan nilai gizi,” pungkas Obrin. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
