Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah menetapkan jadwal kerja untuk masing-masing komisi.
Ketua Komisi B, Rustam, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah konsen dalam pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui, yakni tahap prognosis.
“Jadi di tahap prognosis ini nantinya akan kami panggil dulu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlahnya sekitar 32 OPD, untuk menjelaskan terkait berapa serapan anggaran mereka selama semester satu, karena masih banyak OPD yang serapan anggarannya di bawah 30 persen,” ungkapnya saat ditemui awak media di ruangannya, Selasa (3/6/2025).
Rustam bilang, rendahnya serapan anggaran ini lantaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, pemerintahan berbeda dengan perusahaan.
“Kalau perusahaan, uang yang tidak terpakai bisa tersimpan, sementara pemerintah, kalau tidak digunakan maka akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” imbuhnya.
Sementara itu, ia berharap agar pembahasan APBD Perubahan ini dapat diselesaikan sebelum bulan Agustus, supaya program masing-masing OPD tidak terhambat penyelesaiannya.
“Semoga pembahasan prognosis bisa selesai di bulan Juni, jadi Agustus ini sudah bisa diparipurnakan agar segera bisa dibelanjakan,” ucapnya.
Apalagi, dengan pemerintahan periode 2024–2029 ini, tentunya ada beberapa kebijakan, terutama terkait Instruksi Presiden (Inpres) soal efisiensi anggaran.
“Dari efisiensi ini, yang besar itu dari perjalanan dinas. Bahkan event-event juga banyak yang harus dipangkas,” tutupnya.
(lia/ndi/adv)
