Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Ia menilai, provinsi seperti Kaltim sudah selayaknya mendapat perhatian dan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Rudy usai menghadiri pertemuan para gubernur anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Rudy menuturkan, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara tidak kecil. Sebagai lumbung energi nasional, provinsi ini memasok hasil tambang, minyak, dan gas dalam jumlah besar. Namun, pembagian DBH justru mengalami penurunan signifikan tahun ini.
“Sebelumnya Kaltim bisa menerima hingga Rp7 triliun, tapi tahun ini hanya sekitar Rp1,6 triliun. Ini tentu perlu dievaluasi agar proporsional,” ujarnya.
Ia menilai keadilan fiskal adalah kunci untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah. Tanpa distribusi yang adil, daerah penghasil akan kesulitan mengejar target pembangunan, padahal sumber daya mereka menopang ekonomi nasional.
Rudy mengapresiasi sikap terbuka Menteri Keuangan yang berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data DBH. Ia berharap langkah tersebut menjadi awal menuju skema pembagian yang lebih berkeadilan.
“Kalau Kaltim kuat, Indonesia juga kuat. Karena itu kami ingin pembagian DBH yang mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap negara,” tegas Gubernur Harum.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
