Respo Tuntutan Honorer, Pemkab PPU Akan Perjuangkan ke Pusat
Editorialkaltim.com – Demonstrasi damai ratusan honorer di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berlangsung di depan gedung DPRD, Senin (3/2/2025). Mereka mendesak agar status mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, berlandaskan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 20 Tahun 2023.
Mengenakan ikat kepala dengan tulisan “Save Honorer” dan membawa spanduk besar yang menyerukan kepastian status, para demonstran menuntut kejelasan dari pemerintah daerah. Rizal, Ketua Forum Honorer PPU, menyampaikan bahwa mereka menolak menjadi PPPK paruh waktu seperti yang sempat diusulkan.
“Kami butuh kepastian sebagai PPPK penuh waktu, tidak kurang. Kami akan terus beraksi hingga tuntutan ini dipenuhi,” ujar Rizal di sela-sela aksi.
Asisten III Sekretariat Daerah PPU, Ainie, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk membawa masalah ini ke tingkat pusat.
“Kami sudah mendengar dan akan mengusulkan agar seluruh honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu, sesuai dengan aspirasi mereka,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan dukungan penuh dari dewan untuk menindaklanjuti masalah ini.
“Kami akan agendakan Rapat Dengar Pendapat secepatnya untuk membahas lebih lanjut mengenai pengangkatan PPPK dan memastikan dana yang cukup ada dalam anggaran,” kata Muin.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
