Nasional

Rentan Dipolitisasi, KPK Minta Penyaluran Bansos Disetop Jelang Pilkada

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (Foto: Dok KPK)

Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan perlunya aturan tegas terkait distribusi bantuan sosial (bansos) di periode menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai upaya menghindari praktik korupsi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berlangsung Rabu (20/3/2024).

Dalam sambutannya, Marwata memaparkan observasi KPK terhadap tren peningkatan anggaran bansos di tahun-tahun pemilihan kepala daerah.

Baca  Undang-Undang ASN yang Baru Segera Disahkan DPR, Ahmad Doli: Tak Ada PHK Honorer

“Dari pengamatan kami, terlihat jelas ada kecenderungan kenaikan anggaran bansos di musim Pilkada. Ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi suara melalui distribusi bansos,” ucap Marwata.

Lebih lanjut, Marwata mengungkapkan bahwa hasil survei KPK menunjukkan faktor ekonomi, khususnya bansos, berpengaruh signifikan terhadap pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.

“Hasil survei yang kami lakukan menunjukkan, salah satu faktor utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu adalah faktor ekonomi, termasuk bansos,” terangnya.

Baca  MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah jadi Kepala Daerah

Indonesia Budget Center (IBC) yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam alokasi bansos menjelang tahun politik.

Menurut Arif Nur Alam, Direktur Eksekutif IBC, tercatat adanya kenaikan dana bansos yang direncanakan sebesar Rp496,8 triliun pada tahun 2024, meningkat Rp53,3 triliun atau sekitar 12 persen dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 yang berjumlah Rp443,5 triliun.

Kenaikan ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendukung kampanye politik mereka, sehingga berpotensi mempengaruhi integritas pemilihan.

Baca  Komisi IX DPR Desak Kemnaker Tinjau Rencana Pemotongan Penghasilan Ojol untuk Tapera

“Menjelang pemilu, program bansos ini berisiko tinggi dimanipulasi atau digunakan sebagai sarana kampanye oleh beberapa pihak yang mengincar keuntungan politik,” ujar Alam dalam diskusi yang diadakan di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, pada Minggu (7/3/2024). (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker