Rencana Penanganan Banjir Rob Bontang Terhalang Izin Konservasi Mangrove
Editorialkaltim.com – Banjir rob yang terjadi di Bontang Kuala menjadi salah satu masalah yang belum kunjung menemui solusi. Meski pemerintah telah memikirkan beberapa cara untuk mengatasinya, namun ada kendala yang ditemui. Kendala tersebut ialah izin konservasi mangrove yang belum didapatkan.
Pada Selasa (24/10/2023), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPRK, Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, menyampaikan keprihatinannya terhadap masalah banjir rob. Menurutnya, masalah ini harus segera ada solusinya, agar aktivitas masyarakat pesisir tidak terganggu.
Menurut data yang dihimpun, saat terjadi banjir rob, empat kelurahan yang terkena dampak adalah Bontang Kuala, Api-api, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah. Kondisi ini menunjukkan seberapa besar dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Usman, menjelaskan bahwa salah satu rencana yang telah dipikirkan untuk mengatasi banjir rob adalah dengan membangun tanggul yang sekaligus berfungsi sebagai jalan lingkar. “Rencana ini tentunya membutuhkan perencanaan yang matang,” kata Usman.
Akan tetapi, penerapan solusi tersebut tidak semudah yang dibayangkan. “Kami menghadapi kendala terkait izin konservasi mangrove. Hal ini menjadi penghambat utama dalam penanganan banjir rob,” ungkap Usman.
Diharapkan, dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, masalah ini dapat segera terselesaikan dan masyarakat Bontang Kuala dapat kembali beraktivitas dengan lancar.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
