Editorialkaltim.com – Rencana pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) menuai kekhawatiran di Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda. Pasalnya, sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai wacana tersebut berisiko besar menekan kemampuan fiskal daerah. Ia mengingatkan, belum banyak daerah yang benar-benar mandiri secara pendapatan.
“Kalau kebijakan ini jadi diberlakukan, jelas akan berat. Karena PAD kita belum cukup menutupi kebutuhan pembangunan,” ucap Deni.
Menurutnya, saat ini hanya segelintir provinsi dan kurang dari sepuluh kabupaten/kota di Indonesia yang bisa membiayai operasional daerah tanpa bergantung pada transfer pusat. Selebihnya, mayoritas masih menjadikan dana TKD sebagai tulang punggung anggaran.
“Perbandingannya bisa 80-20. Artinya, sebagian besar daerah masih sangat berharap pada transfer pusat,” jelasnya.
Deni berharap pemerintah pusat meninjau ulang rencana tersebut, atau setidaknya menunda hingga ada formulasi kebijakan yang lebih adil. Ia menegaskan, jika pemotongan dipaksakan, pembangunan berpotensi tersendat dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
