Penajam Paser Utara

Raup Muin Tekankan Pengawasan Ketat Proyek APBD

Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap implementasi proyek pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terutama pada sektor kritikal seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pelabuhan, dan pasar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efektif.

“Kami, di DPRD, memiliki kewajiban untuk mengawasi langsung pelaksanaan proyek. Khususnya, sektor-sektor strategis seperti PDAM, pelabuhan, dan pasar perlu mendapatkan perhatian lebih karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat,” ucap Raup Muin.

Baca  Sujiati Dengarkan Keluhan Petani Desa Gunung Makmur, Jalan Rusak dan Kekurangan Alat Pertanian

Dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Raup menyatakan bahwa DPRD kini lebih kuat dan memiliki legitimasi yang lebih besar dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat PPU.

“Ketepatan penggunaan APBD sangat krusial. Bukan hanya tentang mengalokasikan dana, tapi juga memastikan bahwa setiap sen yang dihabiskan dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Raup, sektor-sektor yang menjadi fokus DPRD sering kali terlihat sebagai area yang mengalami kekurangan dalam hal kualitas layanan dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan langsung menjadi prioritas untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai harapan.

Baca  GTRA PPU Sosialisasikan Reforma Agraria Di Luar Bandara VVIP Dan Tol Segmen 5B

“Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan infrastruktur dan layanan publik yang tidak memenuhi standar. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami berharap untuk mengeliminasi masalah tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Raup juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD. Ia menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang dijalankan, untuk memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penyimpangan yang terjadi.

Baca  Thohiron Desak Pemda PPU Segera Cari Solusi untuk Pengelolaan Hasil Panen Petani Benuo Taka

“Pengawasan ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh APBD benar-benar memiliki dampak nyata yang positif bagi masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk membangun PPU yang lebih baik,” pungkas Raup Muin. (Roro/adv)


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button