Rapat Paripurna DPRD Kutim Bahas Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD 2024
Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Joni, didampingi oleh Wakil Ketua Asti Mazar. Rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD Kutim dan beragam perwakilan Forkopimda. Agenda utama rapat adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Kepala Daerah mengenai Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Siang Geah menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dan investasi dalam sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mereka menyoroti peran penting sektor pertanian dalam penguatan struktur ekonomi daerah. Fraksi Demokrat, diwakili oleh Abdi Firdaus, menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan memanfaatkan aset serta potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, diwakili oleh Son Hatta, memberikan apresiasi atas penambahan pendapatan daerah dari beberapa sektor unggulan, khususnya pertambangan. Mereka menekankan pada penggunaan anggaran yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Fraksi Nasdem, diwakili oleh Kajang Lahang, fokus pada sektor pendidikan sebagai pendorong penurunan angka kemiskinan dan meminta percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kutim.
“Kami berharap pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim,” ucap Jimmy dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, diwakili oleh Sobirin Bagus, menekankan pentingnya program prioritas dalam APBD 2024, termasuk penanganan stunting dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Mereka juga menuntut pemerintah mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dalam merumuskan kebijakan baru. Fraksi Golkar, diwakili oleh Adi Sutianto, meminta akselerasi target pencapaian program prioritas dan strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, melalui Jimmy, meminta pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Mereka juga mengusulkan pengurangan belanja perjalanan dinas yang tidak penting, agar anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
