Kutim

Program Merdeka Listrik di Kutim Belum Menjangkau Semua Desa, DPRD Mendesak Penyelesaian

Anggota Komisi B DPRD Kutim, Leni. (istimewa)

Editorialkaltim.com – Program Merdeka Listrik yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih belum mencakup semua wilayah, menyisakan desakan dari masyarakat di daerah yang belum terjangkau. Anggota Komisi B DPRD Kutim, Leni, menanggapi serius masalah ini, menyatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi valid tentang desa-desa yang belum terfasilitasi program pemerintah ini.

“Kita membutuhkan data valid terlebih dahulu, baru kemudian semua anggota dewan dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan masalah ini,” ujar Leni. Dia juga menyebutkan selama tiga hari, ia melakukan pengecekan ke berbagai pelosok, khususnya di daerah dapil 5, di mana akses listrik masih sangat terbatas. “Di daerah dapil 5 itu, kalau sudah pukul sepuluh malam, listriknya sudah mati,” ungkap Leni.

Baca  DPRD Kutim Berkomitmen Ikuti Arahan KPK untuk Pencegahan Korupsi

Leni mengajak semua pemerintah desa untuk segera melengkapi dan mengirimkan data terkait kekurangan infrastruktur listrik di daerah mereka agar dapat segera ditindaklanjuti. “Untuk pemerintah desa, tolong segera masukkan datanya. Desa-desa mana saja yang belum terkena dampak listrik agar kami bisa proses secepatnya,” tegasnya.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman sebelumnya telah menyatakan pada tahun 2024 semua desa dan kelurahan di Kutim diharapkan sudah teraliri listrik. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan antara PT PLN ULP Sangatta dengan para Camat dan Kepala Desa di Ruang Arau, Kantor Bupati, Jumat (28/4/2023). Saat itu, masih terdapat 39 desa yang belum teraliri listrik PLN, dengan 15 desa di 6 kecamatan ditargetkan rampung di akhir tahun 2023 dan sisanya pada tahun 2024.

Baca  Fitriani Pastikan DPRD Kutim Terlibat Aktif dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ardiansyah menyerukan kerja sama dan mengingatkan masyarakat untuk tidak mengajukan tuntutan ganti rugi lahan yang terimbas dari pemasangan tiang dan jaringan listrik. “Saya mengingatkan kepada seluruh warga desa yang sudah masuk dalam perencanaan PLN itu, bekerja sama, tidak ada lagi permintaan ganti rugi lahan yang terimbas dari pemasangan tiang dan jaringan listrik,” kata Bupati pada kesempatan itu. (shn/adv)

Baca  Rapat Hearing DPRD Kutim Bahas Realisasi Beasiswa dan Fasilitas Asrama Mahasiswa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker