Presiden Prabowo Teken Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji Selama 6 Bulan

Editorialkaltim.com — Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang memperbarui regulasi terkait pemberian jaminan kepada buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Regulasi baru ini memberikan hak bagi para buruh untuk mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari gaji bulanan mereka.

Peraturan yang merupakan perubahan atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini ditandatangani oleh Prabowo pada tanggal 7 Februari 2025.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” demikian bunyi Pasal 21 dari peraturan tersebut.

Adapun upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat ini adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas maksimum upah sebesar Rp5 juta.

Ini berarti, pekerja yang terkena PHK dapat menerima uang tunai maksimal sebesar Rp3 juta per bulan.

Menurut PP baru ini, jika upah pekerja melebihi Rp5 juta, maka upah yang akan dijadikan dasar perhitungan adalah batas atas yang telah ditetapkan.

Perubahan ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang tercatat dalam PP 37/2021, di mana manfaat uang tunai yang diberikan adalah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya