Nasional

Prabowo Sebut Keuntungan Nasional Jika Jokowi Menjadi Penasihat Pemerintah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi (Foto: X/Prabowo Subianto)

Editorialkaltim.com – Dalam wawancara eksklusif dengan TV One yang dilakukan pada Senin (27/5/2024), Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai potensi kerja sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa mendatang. Prabowo menyatakan bahwa keuntungan besar akan diperoleh bangsa ini apabila Jokowi bisa berperan sebagai penasihat di pemerintahannya.

Menurut Prabowo, pengalaman Jokowi yang telah mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara selama satu dekade sangat berharga.

“Beliau memiliki pengalaman sepuluh tahun memimpin, dan ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi bangsa kita. Kita melihat ini menjadi tradisi di banyak negara besar, di mana mantan presiden dan mantan perdana menteri sering diundang untuk menjadi penasihat,” jelas Prabowo.

Baca  GP Ansor: Menyakiti Jokowi dan Keluarganya, Sama Saja Menyakiti Keluarga Banser

Lebih lanjut, Prabowo mengambil contoh dari Singapura, di mana mantan perdana menteri negara tersebut diintegrasikan kembali ke dalam kabinet sebagai senior minister atau minister mentor.

“Hal ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan pengalaman yang dimiliki oleh para pemimpin sebelumnya,” tambahnya.

Prabowo juga menyinggung tentang peran para mantan pemimpin Indonesia seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, yang masih aktif memberikan kontribusi meskipun telah selesai masa jabatannya.

Baca  AstraZeneca Akui Vaksinnya Bisa Picu Efek Samping Langka TTS, 51 Kasus Diadukan ke Pengadilan

“Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tradisi yang baik dalam memanfaatkan pengalaman para pemimpin terdahulu,” ucap Prabowo.

Diskusi mengenai peran Jokowi sebagai penasihat muncul bersamaan dengan pertimbangan pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sebuah lembaga yang sempat dibubarkan pada era reformasi tahun 1998.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan saat ini tengah dilakukan kajian mendalam terhadap semua lembaga, termasuk DPA, untuk melihat bagaimana struktur tersebut bisa dihidupkan kembali dan memberikan manfaat bagi kebijakan pemerintahan mendatang. (ndi)

Baca  Mardani Ali Sera Desak Pembatasan Jabatan Sipil bagi TNI-Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker