Nasional

Prabowo Hapus Kuota Impor, Anggota DPR Sebut Ancaman Nyata bagi UMKM

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini (Foto: Humas DPR)

Editorialkaltim.com – Rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyebut kebijakan ini sebagai ancaman nyata terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

“Produk impor dengan biaya produksi rendah akan membanjiri pasar dan menyingkirkan produk lokal. Ini membuat pasar jadi timpang dan pelaku UMKM terancam kehilangan pendapatan,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu dalam pernyataan tertulis, Jumat (11/4/2025).

Baca  MUI Desak 5 Kader NU Minta Maaf ke Publik Usai Bertemu Presiden Israel

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional.

Dengan kontribusi sebesar ini, Novita menilai bahwa pelemahan UMKM akan berdampak sistemik pada ekonomi nasional.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika mereka tidak dilindungi dari gempuran produk asing, maka ancamannya bukan hanya pada pelaku usaha, tapi juga terhadap stabilitas sosial dan lapangan kerja,” jelasnya.

Baca  Stafsus Presiden: Menteri Tak Perlu Izin Jokowi untuk Bersaksi di MK

Novita juga menyoroti potensi meningkatnya angka pengangguran apabila UMKM tak mampu bertahan di tengah derasnya arus impor.

Ia menyebutkan bahwa industri kecil dan menengah di daerah, terutama yang memiliki UMR rendah dan keterbatasan akses teknologi, akan menjadi pihak yang paling terdampak.

Meskipun pemerintah berdalih kebijakan ini akan memberikan variasi barang dan mendorong inovasi, Novita menilai manfaat tersebut lebih terasa di sisi konsumen, sementara pelaku usaha lokal justru menghadapi tekanan yang serius.

Ia pun mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada liberalisasi perdagangan, tetapi juga menerapkan kebijakan protektif yang berpihak kepada UMKM. Di antaranya melalui subsidi, insentif, pelatihan digital, dan penguatan kampanye produk lokal.

Baca  Geser Hasyim Asy'ari Usai Skandal Asusila, Mochammad Afifuddin Dipilih sebagai Ketua KPU

“Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Harus ada keberpihakan dan keberanian mengambil langkah tegas demi melindungi ekonomi yang berkeadilan dan berdaulat,” tegasnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button