BalikpapanKaltim

Prabowo Batalkan Regulasi ESDM, Syafruddin Desak Pemerintah Antisipasi Penimbunan LPG 3 Kg

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin (Foto: Dok Humas DPR)

Editorialkaltim.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) terkait larangan penjualan eceran gas LPG 3 kg. Keputusan ini diambil setelah adanya polemik yang muncul di tengah masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, dimana harga gas bisa melonjak hingga Rp 60.000 per tabung.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menanggapi pembatalan ini dengan menyerukan agar tidak ada penimbunan gas yang disubsidi oleh pemerintah.

“Kami meminta pemerintah untuk mengawasi secara langsung distribusi gas LPG 3 kg, sehingga tidak terjadi penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di pengecer,” ujar Syafruddin melalui keterangan resminya.

Baca  UMKT Gelar Pelatihan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Teknik Geologi

Polemik ini berawal dari kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM pada 1 Februari, yang melarang penjualan gas LPG 3 kg secara eceran.

Hal ini dianggap menyulitkan masyarakat yang selama ini tergantung pada penjualan gas secara eceran, terutama di daerah terpencil.

Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan menyatakan bahwa harga sebenarnya dari LPG 3 kg adalah Rp. 12.750, yang jauh lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran wilayah Kalimantan Timur.

Baca  Disdikbud Tinjau Langsung Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di Kutai Timur 

“Ini menjadi sorotan kami, terutama di Kalimantan Timur, harga LPG yang melambung tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi dan aksesibilitas,”tutur Syafruddin.

Syafruddin mengharapkan, dengan dibatalkannya regulasi tersebut, pemerintah pusat perlu lebih proaktif dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg.

“Jangan sampai kebijakan yang baik ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan,” tegasnya.

Baca  Hadapi Pilkada 2024, Bawaslu Kukar Bahas Potensi Kerawanan Pemungutan Suara

Legislator dari Fraksi PKB itu juga menyerukan pentingnya kebijakan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan izin sebagai pengecer resmi, sehingga mereka bisa beroperasi tanpa kendala dan membantu masyarakat yang membutuhkan.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker