PPPK di Kutai Barat Dilarang Minta Mutasi, Sekkab Tegaskan Ikuti Aturan
Editorialkaltim.com – Sekretaris Kutai Barat (Kubar), Ayonius, menegaskan bahwa para honorer yang baru saja diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diperkenankan untuk mengajukan pemindahan tugas atau mutasi. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
“Para PPPK harus bekerja dengan baik dan melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan (SK) penempatan mereka di unit kerja masing-masing,” ujar Ayonius baru-baru ini.
Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023, Pasal 1 Ayat 4, dijelaskan bahwa PPPK diangkat untuk periode waktu tertentu dengan tujuan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Karena itu, mereka yang telah menjadi PPPK tidak dapat meminta pemindahan tugas atau mutasi tanpa konsekuensi serius.
“Jika seorang PPPK memutuskan untuk melakukan mutasi atau pemindahan tugas, ini akan dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan mereka,” tegas Ayonius.
Dia menambahkan bahwa PPPK yang telah diangkat perlu tetap mengabdi sesuai dengan SK yang telah diterbitkan, tanpa mempertimbangkan alasan pribadi seperti urusan keluarga atau keinginan untuk pindah lebih dekat dengan rumah.
“Sebelum mereka mengikuti tes, tentunya hal-hal terkait keluarga telah dipertimbangkan,” imbuhnya.
Ayonius juga mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kubar untuk selalu memperhatikan aturan yang berlaku terkait dengan status PPPK dan PNS untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang ada.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
