Editorialkaltim.com – Kontroversi muncul seputar aturan baru yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka dalam upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, mengecam keras aturan tersebut yang dinilainya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kebebasan menjalankan ajaran agama.
Dalam pernyataan pada Rabu (14/8/2024), Salmah mengungkapkan aturan ini justru merupakan langkah mundur dari kebijakan sebelumnya.
“Aturan tersebut sudah sepatutnya dicabut karena justru mengalami kemunduran dibandingkan aturan sebelumnya,” tegas Salmah.
Larangan ini hanya berlaku saat pengukuhan dan pengibaran bendera, yang menurut Salmah adalah puncak acara peringatan kemerdekaan yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia.
“Alangkah baiknya jika upacara yang akan dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara ini mestinya diawali dengan hal-hal yang baik, bukan malah aturan yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Salmah juga menantang pemerintah untuk meninjau ulang larangan tersebut, menunjuk pada fakta bahwa definisi seragam tidak harus berarti seragam dalam segala aspek.
“Alasan pelarangan demi keseragaman tapi sebenarnya bentuk ketidaktoleran bagi penggunanya. Memakai jilbab pada dasarnya bentuk pelaksanaan beragama,” jelasnya lagi.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
