Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menilai potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kaltim sangat besar dan belum tergarap maksimal. Ia optimistis, jika dikelola dan diawasi dengan serius, dana CSR yang terserap bisa menembus angka triliunan rupiah dan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya kira sampai triliunan. Sekitar 1 sampai 3 persen dari keuntungan perusahaan. Coba kita hitung keuntungan perusahaan besar seperti KPC berapa, Gunung Bayan berapa. Itu baru sektor tambang,” kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna Ke-49 DPRD Kaltim di Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, kontribusi CSR tidak hanya berasal dari sektor pertambangan. Menurutnya, sektor perkebunan sawit dan industri minyak juga memiliki potensi besar. Bahkan, jika sektor minyak dan gas turut masuk dalam skema pengelolaan CSR, lonjakan PAD dinilai akan semakin signifikan.
“Bayangkan kalau masuk juga sawit dan gas, oil and gas. Saya kira ini kalau dikawal, insya Allah menghasilkan PAD yang cukup besar. Sebenarnya kita bisa dapat, pendapatannya besar,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan, dari sisi regulasi, Kaltim sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Selain peraturan daerah, kewajiban perusahaan dalam menyalurkan CSR juga telah diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan mengenai besaran kontribusinya.
“Undang-undang itu ada. Di dalamnya menyebutkan besaran CSR yang harus disumbangkan perusahaan, terutama sawit, tambang, dan gas. Itu harus masuk kepada masyarakat dalam bentuk CSR,” jelasnya.
Ia menilai, penerapan aturan tersebut secara konsisten akan berdampak besar terhadap keuangan daerah. Bahkan, peningkatan PAD disebut bisa melampaui capaian saat ini jika dana CSR benar-benar dikelola secara optimal.
“Berapa persen dari keuntungan bersih diberikan kepada masyarakat dalam bentuk CSR. Itu besar dananya. Kalau dilaksanakan, PAD kita bisa tiga kali lipat dari yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyebut DPRD Kaltim telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan CSR dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Ia berharap, keberadaan pansus mampu memperjelas tata kelola CSR sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita lihat nanti hasil pansus. Tapi untuk itu kita juga perlu lihat, selama ini yang melaksanakan CSR kan pemerintah. Nah, kita belum bicara juga, pemerintah menunjuk siapa yang melaksanakan CSR selama ini,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
