PKS Solid Dukung BEM Desak Presiden Cabut PP Izin Tambang
![](https://editorialkaltim.com/wp-content/uploads/2024/07/Anggota_Komisi_VII_DPR_RI__Mulyanto__Foto___Dok_Andri20240725164544.png)
Editorialkaltim.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, memberikan dukungannya terhadap tuntutan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia. Tuntutan ini mengarah kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan tersebut kontroversial karena memberikan izin penambangan kepada organisasi massa keagamaan.
“Saya mengapresiasi isi tuntutan mahasiswa tersebut karena mewakili suara masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan. Tuntutan itu cermin pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa atas nasib bangsa di masa depan,” kata Mulyanto Dalam pernyataan pers yang dirilis pada Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, permintaan para mahasiswa yang dilontarkan dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (23/7) untuk mencabut PP tersebut adalah langkah yang wajar.
Mulyanto menekankan PP tersebut bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan meminta kajian ulang terhadap kebijakan hilirisasi nikel.
“Substansi PP Nomor 25 Tahun 2024 yang krusial adalah soal pemberian izin tambang untuk Ormas Keagamaan dan perpanjangan tambang Freeport yang dibolehkan sampai cadangan mineralnya habis. Ini adalah norma pengaturan yang dapat meludeskan sumber daya alam serta menyisakan kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat,”jelas Mulyanto.
Mengenai hilirisasi nikel, politisi dari Fraksi PKS tersebut mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berlaku.
Dia menuntut agar pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi yang berkadar rendah, seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel. Selain itu, ia juga menyerukan implementasi moratorium pembangunan smelter kelas satu yang hanya menghasilkan produk nikel berkadar rendah.
Di penghujung masa jabatannya, Mulyanto berharap Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Jelang akhir masa jabatannya, sebaiknya Presiden Joko Widodo berani membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat agar bisa dikenang sebagai pemimpin yang baik ke depannya,” tutup Mulyanto. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.