Editorialkaltim.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyoroti salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan pemerintahan di Kaltim, yakni perencanaan daerah yang belum selaras dengan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim di kantor BPK Kaltim, Senin (24/12/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan yang bersifat kesatuan, tanggung jawab akhir berada pada Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan fokus menjadi eksekutor dalam mendukung program-program nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat.
“Yang memiliki urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya adalah kementerian. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pelaksanaan program nasional tersebut dieksekusi dengan baik,” ujar Pj Gubernur.
Ia juga menekankan tugas pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian menyiapkan pedoman yang jelas sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mereka.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara pemerintah daerah dan pusat yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Ia mencatatat, dalam pelaksanaannya masih terdapat celah dari pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat terlalu banyak terlibat dalam eksekusi program di daerah yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, ia menyerukan perlunya orkestrasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ke depan, pusat harus menyiapkan aturan-aturan yang jelas yang dapat dieksekusi oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah dalam pelaksanaan program di lapangan harus memiliki indikator yang terukur sehingga keberhasilan dapat dinilai dengan jelas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini pemerintah daerah seringkali tidak memiliki indikator yang jelas dalam mengevaluasi keberhasilan program yang dijalankan. Hal ini menyebabkan kurangnya tolok ukur yang objektif untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Terakhir, Ia berharap agar dengan sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, pelaksanaan program nasional di Kaltim dapat berjalan lebih optimal, selaras dengan tujuan pembangunan nasional. (Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
